You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dewan Harap Potensi Wisata Mampu Dongkrak Target PAD
.
photo doc - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Diminta Dongkrak PAD dari Sektor Pariwisata

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat lebih mengoptimalkan kembali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah obyek wisata di Ibukota.

Jadi DKI memang perlu memiliki sektor pariwisata unggulan agar tidak melulu dari hiburan malam

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin mengatakan, di Ibukota masih banyak potensi dari sektor pariwisata yang dapat digali untuk mendongkrak PAD selain tempat hiburan malam.

"Jadi DKI memang perlu memiliki sektor pariwisata unggulan agar tidak melulu dari hiburan malam," ujarnya, Kamis (11/1).

Dewan Dukung Pemanfaatan Danau dan Waduk untuk Beragam Kegiatan

Ia menyebutkan, potensi wisata yang dapat dioptimalkan seperti Kota Tua dan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan. Termasuk juga Pelabuhan Muara Angke.

"Dan yang perlu diingat juga bagaimana memaksimalkan potensi wisata bahari di Kepulauan Seribu," sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI lainnya, Judistira Hermawan. Ia meminta penerimaan dari obyek wisata harus dikelola dengan baik dan diantisipasi dari kebocoran.

"Karena pengelolaan keuangan yang baik akan menjadi cerminan untuk target pencapaian PAD kita," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1449 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1373 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1284 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1250 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1125 personFolmer